• +62-0532-21071
  • dlh.kotawaringinbarat@gmail.com

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi :

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri dari :
    a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
    b. Kepala Sub Bagian Keuangan
    c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan 

3. Bidang, terdiri dari :
    a. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
        1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
        2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
        3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
    b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari :
        1) Seksi Pengurangan Sampah;
        2) Seksi Penanganan Sampah;
        3) Seksi Limbah B3.
    c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
        1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
        2) Seksi Pencemaran Lingkungan;
        3) Seksi Kerusakan Lingkungan dan TAHURA;
    d. Bidang Penaatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
        1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
        2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
        3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Tugas Pokok :

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

Fungsi :

  1. Merumuskan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  2. Menyusun kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3;
  3. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dan TAHURA; 
  4. Merumuskan Kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  5. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrumen pengendalian lainnya;
  6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  7. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan hidup;
  8. Menyelenggarakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup; dan
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Kewenangan :

  1. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
  2. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.
  3. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.
  4. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan Kapasitas lingkungan hidup dan Tahura.
  5. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrumen pengendalian lainnya.
  6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
  7. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan hidup.
  8. Menyelenggarakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup.