• +62-0532-21071
  • dlh.kotawaringinbarat@gmail.com

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok :

Bidang Penaatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Dinas Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapsitas lingkungan hidup.

Fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
  8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran Lingkungan Hidup;
  16. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
  17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  19. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  21. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  22. Penyusunan data dan informasi dari MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatiban, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  25. Pelaksanaan fasilitasi kel:jasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan Keljasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  27. Penyiapan sarpras peningkatan Kapasitas dan peningkatanĀ  Kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  32. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  34. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  35. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  39. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
  40. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penaatan dan kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

  1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian SengKeta Lingkungan;
  2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

  1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan merupakan unsur pelaksana Bidang Penaatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.
  2. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian SengKeta Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  • Penyusunan kebijakan tentang tata vara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  • Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Pelaksanaan penelaahan dan veriflkasi atas pengaduan;
  • Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan ates hasil tindak lanjut pengaduan;
  • Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  • Sosialisasi tata cara penqaduan;
  • Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatanyang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

  1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan merupakan unsur pelaksana Bidang Penaatan dan kapasitas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, pelaksanaan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan seksi penegakan hukum lingkungan.
  2. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  • Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  • Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  • Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  • Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  • Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
  • Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  • Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

  1. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Bidang Penaatan dan Kapasitas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja, pelaksanaan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
  2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  • Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal ataupengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal ataupengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  • Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukumadat;
  • Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  • Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  • Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  • Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  • Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  • Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  • Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat danpenyuluhan;
  • Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  • Pengembangan jenis penghargaan LH;
  • Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  • Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  • Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  • Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan kapasitas Lingkungan Hidup.